KESENJANGAN DAN KEMISKINAN

Kesenjangan dan Kemiskinan

Kelompok :

1.      Irlangga Bayu

2.      Komang Aditi Padmasaca

3.      Nurhaliza Amalia

A.    Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standard kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan Secara umum kemiskinan diartikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau dasar. Mereka yang dikatakan berada di garis kemiskinan adalah apabila tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.          

B.     Pengertian kemiskinan menurut beberapa ahli

·         Menurut Suparlan (2004:315) kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah.

·         Menurut Ritonga (2003:1)  kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya.

C.    Konsep Kemiskinan

Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau kekeluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (social distinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.

D.    Garis kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

E.     Penyebab dan Dampak Kemiskinan

a)      Penyebab

Pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

1.      Laju Pertumbuhan Penduduk.

Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 1990 Indonesia memiliki 179 juta lebih penduduk.Kemudian di sensus penduduk tahun 2000 penduduk meningkat sebesar 27 juta penduduk atau menjadi 206 juta jiwa. dapat diringkaskan pertambahan penduduk Indonesia persatuan waktu adalah sebesar setiap tahun bertambah 2,04 juta orang pertahun atau, 170 ribu orang perbulan atau 5.577 orang perhari atau 232 orang perjam atau 4 orang permenit. Banyaknya jumlah penduduk ini membawa Indonesia menjadi negara ke-4 terbanyak penduduknya setelah China, India dan Amerika. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesiasemakin terpuruk dengankeadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak  sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

2.      Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran.

Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Tenaga kerja (manpower) dipilih pula kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (labor force) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk sebagai bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja dalam usia kerja yang tidak sedang bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumahtangga, serta orang yang menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya. Distribusi

3.      Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin) 40% penduduk berpendapatan menengah serta 20% penduduk  berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya). (Dumairy, 1996) Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini disebut juga sebagai ketimpangan.

4.      Tingkat pendidikan yang rendah

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakansalah satu penyebab kemiskinan di suatu Negara. Ini disebabkan karena rendahnyatingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industry, jelas sekali dibuthkan lebih banyak teanga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.Menurut Schumaker pendidikan merupakan sumber daya yang terbesar manfaatnyadibandingkan faktor-faktor produksi lain. ( Irawan, 1999)

5.      Kurangnya perhatian dari pemerintah.

Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan.Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

b)      Dampak

Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks. Pertama, pengangguran. Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 saja sebanyak 12,7 juta orang. Jumlah yang cukup fantastis mengingat krisis multi dimensional yang sedang dihadapi bangsa saat ini. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Razali Ritonga menyatakan perkiraan itu didasarkan atas kontribusi pangan yang cukup dominan terhadap penentuan garis kemiskinan yakni hampir tiga perempatnya (74,99 persen). Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Tetapi, juga disebabkan kebijakan pemerintah yangterlalu memprioritaskan ekonomi makro atau pertumbuhan (growth). Kedua, kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu (dengan cara mengintimidasi orang lain) di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi. Ketiga, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Keempat, kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin. Kelima, konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa bersikap munafik konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut.

F.     Kesenjangan

Mengapa terjadi kesenjangan? Kesenjangan dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia. Kesenjangan dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Akibatnya, nilai-nilai tertentu masyarakat yang tidak terintegrasi dengan masyarakat luas, seperti apatis, cenderung menyerah pada nasib, tidak mempunyai daya juang dan tidak mempunyai orientasi kehidupan masa depan.

G.    Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan

1.       Mengukur ketimpangan menurut Atkinson

2.       Mengukur kesenjangan dalam pembagian pendapat menurut Gini

3.       Mengukur ketimpangan menurut kurva Lorenz

4.       Cara Bank Dunia

·         Penduduk dikelompokkan menjadi 3 bagian :

40 % tingkat pendapatan rendah

40 % tingkat pendapatan menengah

20 % tingkat pendapatan tinggi

·         Kriteria Ketimpangan

Tinggi, apabila kelompok 40% tingkat pendapatan rendah menerima < 12% jumlah Pendapatan

Sedang, apabila kelompok 40% tingkat pendapatan rendah menerima 12 – 17 % jumlah pendapatan

Rendah, apabila > 17%

5.       Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan Temuan Empiris

·         Sebelum krisis moneter menimpa Indonesia, pendapatan perkapita melebihi U$ 1,000, namun 10% dari jumlah penduduk menikmati 90% PN

·         Pada awal pemerintahan Orde Baru fokus pembangunan ekonomi selain pada pertumbuhan juga pada pemerataan melalui konsep Trilogi Pembangunan

·         Selama Orde baru, kesenjangan semakin memburuk terlihat dari laju pertumbuhan pendapatan dan koefisien Gini yang mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan

·         Dari kriteria Bank Dunia, tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan di Indonesia selama kurun waktu 1984 – 1997 tergolong rendah, termasuk dalam gologan negara Industri maju asia seperti : Korsel, Singapura, Jepang dan Hongkong.

H.    Kemiskinan di Indonesia

Kadar kemiskinan tidak lagi sekedar masalah kekurangan makanan, tetapi bagi warga masyarakat tertentu bahkan sudah mencapai tahap ekstrem sampai level kehabisan dan ketiadaan makanan. Potret kemiskinan itu menjadi sangat kontras karena sebagian warga masyarakat hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lagi hidup serba kekurangan. Kekayaan bagi sejumlah orang berarti kemiskinan bagi orang lain. Alangkah tragisnya dampak kemiskinan karena telah membawa kematian, seperti terlihat pada beberapa kasus bunuh diri belakangan ini. Fenomena kemiskinan memang sangatlah kasatmata sebagai realitas berlapis-lapis yang terus menjerit-jerit, crying poverty. Kadar kemiskinan tidak lagi sekedar masalah kekurangan makanan, tetapi bagi warga masyarakat tertentu bahkan sudah mencapai tahap ekstrem sampai level kehabisan dan ketiadaan makanan. Tidak sedikit orang terkapar karena tidak tahan menderita kelaparan dan kekurangan gizi yang membuka jalan lebih cepat kearah kematian dini. Inilah proses kematian secara pelan-pelan tetapi kejam.

Tidak semua tindakan bunuh diri karena persoalan ekonomi, tetapi bisa saja karena faktor lain. Jatunya korban karena kemiskinan sekaligus memperlihatkan kemiskinan lain, yaitu kemiskinan nurani kolektif bangsa dan lemahnya kepedulian.  Secara umum,kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (KecukSuharyanto,2011).
Dari definisi tersebut terlihat bahwa kemiskinan merupakan masalah multidemensi.

I.       Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya; rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian (Kartasasmita, Ginandjar: 1996: 240). Dalam laporan yang dikeluarkan dari World Bank (200) diketahui ada lima faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu; pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur dan lokasi geografis. Seperti yang dikemukakan oleh Nazara, Suahasil (2007:35) bahwa; Kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi, hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyekolahkan anaknya juga harus termasuk biaya kehilangan dari pendapatan (apportunity cost) jika anak mereka bekerja (Nazara, Suahasil. Dalam Warta Demografi: 2007:35). Kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Di Indonesia kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian untuk daerah pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Pada tahun 2004 terdapat 68,7 persen dari 36,10 juta orang miskin tinggal di daerah pedesaan dan 60 persen diantaranya memiliki kegiatan utama di sektor pertanian (Sudaryanto dan Rusastra: 2006), hal ini diperkuat dengan hasil studi yang dilakukan oleh Suryahadi et.al (2006), yang menemukan bahwa selama periode 1984 dan 2002, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, sektor pertanian merupakan penyebab utama kemiskinan. Hubungan antara kemiskinan dengan gender, di Indonesia sangat terasa sekali dimensi gender dalam kemiskinan, yaitu dari beberapa indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerja di sektor informal dan lain-lainnya, penduduk perempuan memiliki posisi yang lebih tidak menguntungkan daripada penduduk laki-laki (ILO : 2004). Lalu hubungan antara kemiskinan dengan kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastuktur, sistem infrastruktur yang baik akan meningkatkan pendapatan orang miskin secara langsung dan tidak langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, akses energi, air dan kondisi sanitasi yang lebih baik (Sida;1996). Dan lokasi geografis, ini berkaitan dengan kemiskinan karena ada dua hal. Yaitu  kondisi alam yang terukur dalam potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam dan kemerataan pembangunan, baik yang berhubungan dengan pembangunan desa dan kota, ataupun pembangunan antar povinsi di Indonesia.

J.      Kebijakan Anti Kemiskinan

Berbagai upaya untuk mengentasakan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan programprogram baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin, contoh; bantuan tunai langsung (BLT), raskin, sedangkan kebijakan tidak langsung, contoh program Jamkesmas, program IDT, BOS. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah baik di perkotaan maupun di perdesaan. Program kemiskinan yang saat ini dilakukan baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah umumnya hanya sementara, artinya program tersebut akan berjalan selama masih ada anggaran (dana), setelah dana habis maka selesai pula kegiatan program. Tampaknya dalam merumuskan sebuah kebijakan maupun program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia perlu dilakukan beberapa tahapan kegiatan. Misalnya, diawali dengan assesment, dalam tahap ini dilakukan merumuskan atau mengkatagorikan dimensi-dimensi dan faktor penyebab kemiskinan, analisis kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan, dan merumuskan bentuk-bentuk program yang diinginkan oleh penduduk miskin. Selain itu, dirumuskan pula pihakpihak yang dapat dilibatkan dalam kegiatan atau program kemiskinan, serta membuat jadwal pelaksanaannya. Setelah tahap ini selesai, maka dilanjutkan ke tahap pelaksanaan kegiatan dan diakhiri dengan tahap monitoring dan evaluasi.

Analisis : Dari penjelasan mengenai kesenjangan dan kemiskinan diatas telah dijelaskan bahwa kemiskinan adalah keadaan ketika memiliki tingkat hidup yang rendah dimana tidak dapat memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Kemiskinan itu sendiri teradi karena beberapa factor yang terjadi didalam masyarakat seperti : laju pertumbuhan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena mahalnya biaya sekolah, kurangnya perhatian dari pemerintah itu sendiri yang karena factor ini menimbulkan dampak masyarakat menjadi pengangguran. Berbagai upaya untuk mengentasakan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan programprogram baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin, contoh; bantuan tunai langsung (BLT), raskin, sedangkan kebijakan tidak langsung, contoh program Jamkesmas, program IDT, BOS.

Referensi :

PEMBANGUNAN, KRISIS & ARAH REFORMASI, Tadjudin Noer  Effendi

http://www.hidayatullah.muttaq.in/wp-content/uploads/2012/02/6.-Kemiskinan-dan-Kesenjangan.pdf

https://www.scribd.com/doc/30565394/Faktor-Penyebab-Kemiskinan

http://puslit.kemsos.go.id/jurnal-penelitian/114/kemiskinan-dan-kesenjangan-sosial#sthash.QGJSRkK7.dpbs

http://jurnal.unpad.ac.id/kependudukan/article/download/doc1/2434

id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=258107

http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-kemiskinan-jenis-faktor.html

http://www.materibelajar.id/2016/04/teori-kemiskinan-pengertian-definisi.html

https://data.go.id/dataset/garis-kemiskinan-non-makanan-menurut-provinsi

http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/garis-kemiskinan/

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

Yuk! perluas pengetahuan kamu mengenai perekonomian Indonesia dari Pra kolonialisme hingga era reformasi^^

Sejarah Ekonomi Indonesia  ialah salah satu hal yang tak banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini sering dianggap tidak penting dan terabaikan oleh masyarakat Indonesia . Sejarah ekonomi Indonesia merupakan masa pada saat Negara Indonesia  Memulai , Menjalani , dan Mempertahankan suatu perekonomian sampai pada masa ini. Sebagai masyarakat Indonesia kita harus tau dan mengerti bagaimana rekam jejak perekonomian di Indonesia.

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

1.      Sejarah Pra Kolonialisme 

Dinamika Perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di nusantara. Berikut ialah beberapa kerajaan dengan sector perekonomian yang diterapkan :

>Kerajaan Kutai terletak pada jalur perdagangan.

>Kerajaan Tarumanegara terletak pada sector pertanian dan peternakan.

>Kerajaan Sriwijaya terletak pada sector perdagangan.

>Kerajaan Mataram masyarakatnya  bertumpu pada sektor pertanian.

>Kerajaan Singasari berbasis pada pertanian, pelayaran, dan perdagangan.

>Kerajaan Majapahit hidup dari pertanian dan perdagangan.

Maka, Pada saat sebelum penjajahan Perekonomian di Indonesia terpusat pada sector Pertanian dan Perdagangan.

2.      Sejarah Monopoli VOC

Penjajahan Belanda belangsung kurang lebih selama 350 tahun, 3,5 abad. Dibentukya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) adalah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan Belanda. VOC menguasai perdagangan, sehingga kewenangan dimiliknya, seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membuat angkatan bersenjata sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja. Pada tahun 1795 VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengekspolarasi kekayaan Hindia Belanda (Indonesia)

Bubarnya VOC muncul kebijakan baru yang disebut dengan cultuur stelstel (sistem tanam paksa). Kebijakan ini diberlakukan mulai pada tahun 1836 yang diinisiasi oleh Van Den Bosch.

3.      Sistem Tanam Paksa

Sistem Tanam Paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.

4.      Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal 

Dalam perekonomian liberal kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas. Sehingga banyak terjadinya monopoli masyarakat.

5.      Era Kependudukan Jepang 

Penjahan Jepang di Indonesia diawali pasa bulan juni 1942. Bulan Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pertemuan pertamanya pada bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan. Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan radjiman Widioningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.

Kebijakan ekonomi pada jaman penjajahan Jepang, terdiri atas :

1.Perluasan Areal Persawahan

2.Pengawasan Pertanian Dan Perkebunan.

6.       Cita – Cita Ekonomi Merdeka 

Cita-cita perekonomian kita tidak menghendaki ketimpangan. Para pendiri bangsa kita tidak menginginkan penumpukan kemakmuran di tangan segelintir orang tetapi pemelaratan mayoritas rakyat. Tegasnya, cita-cita perekonomian kita menghendaki kemakmuran seluruh rakyat.

Supaya cita-cita perekonomian itu tetap menjiwai proses penyelenggaran negara, maka para pendiri bangsa sepakat memahatkannya dalam buku Konstitusi Negara kita: Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi pelaksanaan politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.

Dalam pasal 33 UUD 1945, ada empat kunci perekonomian untuk memastikan kemakmuran bersama itu bisa tercapai. Pertama, adanya keharusan bagi peran negara yang bersifat aktif dan efektif. Kedua, adanya keharusan penyusunan rencana ekonomi (ekonomi terencana). Ketiga, adanya penegasan soal prinsip demokrasi ekonomi, yakni pengakuan terhadap sistem ekonomi sebagai usaha bersama (kolektivisme). Dan keempat, adanya penegasan bahwa muara dari semua aktivitas ekonomi, termasuk pelibatan sektor swasta, haruslah pada “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

7.      MASA ORDE LAMA 

Sistem perekonomian di Indonesia sangat menentang adanya sistem Free Fight Liberalism, Etatisme (Ekonomi Komando) dan Monopoli, karena sistem ini memang tidak sesuai dengan sitem ekonomi yang dianut Indonesia (bertentangan).

Free fight liberalism ini dianggap tidak cocok dengan kebudayaan Indonesia dan berlawanan dengan semangat gotong-royong yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33, dan dapat mengakibatkan semakin besarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.

Meskipun pada awal perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila, ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’, namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia.

8.      MASA ORDE BARU 

Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka.

9.       REFORMASI 

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Kebijakan dalam bidang ekonomi :

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dibawah ini saya akan menganalisis Sejarah Perekonomian Indonesia.

Sebagai masyarakat Indonesia kita harus mengetahui sejarah perekonomian yang ada di Negara ini. Banyak sekali hambatan dan juga dorongan yang telah dihadapi Negara ini hingga sampai saat ini, dari mulai sejarah pra kolonialisme hingga pada era reformasi. Pada masa pra kolonialisme dinamika perekonomian Indonesia masih sangat berkaitan pada sebuah kerajaan dan juga pada letak daerah kerajaan tersebut. Dimana perekonomian Indonesia pada umumnya masih diwujudkan pada sector perdagangan dan pertanian.

Lalu memasuki pada era monopoli VOC, pada masa ini belanda sebagai dalangnya, Belanda menguasai perdagangan di Indonesia dan menimbulkan beberapa dampak untuk Negara kita Indonesia

Berikut beberapa dampak yang timbul

-Tumbuhnya kota-kota dagang seperti Banten, Batavia, dan Padang.

-Eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan.

-Hancurnya pusat-pusat dan jalur-jalur perdagangan kerajaan Islam di Nusantara.

-Tumbuhnya perkebunan-perkebunan di Indonesia.

Berlanjut pada saat era tanam paksa, era tanam paksa  paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah.

Kemudian pada era kapitalis liberal , menimbulkan beberapa karakterstik :

.    faktor-faktor produksi (tanah, modal, tenaga kerja, kewirausahaan) dimiliki atau dikuasai oleh pihak swata.

·     Pengambilan keputusan ekonomi bersifat Desentralisai, diserahkan kepada pemilik faktor produksi dan akan dikoordinir oleh mekanisme pasar yan berlaku.

·         Rangsangan insentif atau umpan balik diberikan dalam bentuk utama materi dalam sebagai sarana memotivasi para pelaku ekonomi. 

Selanjutnya masuk pada era orde baru, orde lama dan era reformasi. Dimana Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh
Inflasi yang sangat tinggi yang dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. 

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritasutama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.

Pada masa reformasi perekonomian Indonesia berangsur membaik, harga-harga barang pokok juga kembali normal. Perkembangan di era Reformasi ini merupakan suatu bentuk  perbaikan di segala bidang sehingga belum menemukan suatu arah yang jelas. Setidaknya reformasi telah membawa Indonesia untuk menjadi lebih baik dalam merubah nasibnya.

Semoga bermanfaat :)

SUMBER/REFERENSI     :

https://kevinhenanta.wordpress.com/2016/03/29/perekonomian-indonesia/

http://informasiterlengkap.blogspot.co.id/2012/02/sejarah-ekonomi-indonesia-sejak-orde.htmlhttp://utamiwijayanti12.blogspot.co.id/2015/06/sejarah-ekonomi-indonesia.html

https://christineflorencia.wordpress.com/2014/04/01/perekonomian-indonesia-dari-masa-penjajahan-hingga-masa-reformasi/

https://yusufprabu.wordpress.com/2014/03/30/sejarah-perekonomian-indonesia-era-orde-lamabaru-dan-reformasi/

 

SISTEM PEREKONOMIAN DAN TUJUAN KEBIJAKAN BISNIS

Sistem Perekonomian dan Sistem Pasar

• Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.
• Ø Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan.
• Perekonomian pasar campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengontrolan iklan (advertising), dan lain-lain. Begitu pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak negara-negara Blok Timur yang telah melakukan privatisasi—pengubahan status perusa

Tujuan Kebijakan Bisnis

• Melindungi usaha kecil dan menengah.

Kebijakan bisnis dibuat untuk melindungi usaha kecil dan menengah, karena mayoritas bisnis di Negara kita ini di dominasi oleh usaha-usaha menengah ke atas. Kebijakan ini berguna u ntuk mencegah usaha kecil tersingkir dan tidak mempunyai lahan atau wilayah berusaha. Padahal justru usaha kecil ini yang perlu dikembangkan sehingga bisa menjadi lebih besar dan mempunnyai daya saing.

• Melindungi lingkungan hidup sekitarnya.

Melakukan bisnis atau usaha di Negara kita ini memiliki aturan, dan itu diharuskan. Aturan tersebut antara lain adalah tujuannya untuk tidak merusak atau memberi dampak negative kepada lingkungan hidup sekitar wilayah tempat usaha tersebut.Tidak dibenarkan jika membuang limbah ke tempat yang dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, seperti sungai. Dengan adanya kebijakan ini, maka para pebisnis juga akan meminimalisasikan dampak negative yang nantinya akan berimbas kepada penduduk dan lingkungan hidup sekitarnya.

• Melindungi konsumen.

Bisnis yang baik adalah usaha bisnis yang mementingkan pelayanan kepada konsumen. Konsumen adalah raja yang perlu dilindungi. Konsumen jangan sampai dirugikan atau dikecewakan oleh karena mengkonsumsi jasa atau barang yang diproduksi dari para pebisnis tersebut. Segala yang diberikan kepada konsumen haruslah yang terbaik dan pelayannya pun harus prima. Jika konsumen merasa dilindungi dan mendapatkan yang terbaik dari para pebisnis tersebut, konsumen tidak segan-segan bekerja sama kembali.

• Pendapatan pemerintah.

Banyaknya bisnis yang beroperasi di Negara kita ini tentunya juga memberikan keuntungan bagi Negara kita juga. Bisnis yang beroperassi memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Inilah yang sering kita sebut dengan devisa. Semakin banyak untung/laba yang diperoleh suatu uasaha bisnis, semakin besar pula ia harus membayar pajak Negara demikian sebaliknya. Devisa yang diperoleh tersebut digunakan lagi oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan di tiap-tiap wilayah di Negara kita ini. Namun sering terjadi penyelewengan terhadap uang yang seharusnya menjadi hak rakyat ini ( korupsi ).

( sumber :  https://ruthsimatupang.wordpress.com/2011/02/02/sistem-perekonomian-dan-tujuan-kebijakan-bisnis/ )