Yuk! perluas pengetahuan kamu mengenai perekonomian Indonesia
dari Pra kolonialisme hingga era reformasi^^
Sejarah Ekonomi Indonesia ialah salah satu hal yang tak banyak diketahui
oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini sering dianggap tidak penting dan
terabaikan oleh masyarakat Indonesia . Sejarah ekonomi Indonesia merupakan masa
pada saat Negara Indonesia Memulai ,
Menjalani , dan Mempertahankan suatu perekonomian sampai pada masa ini. Sebagai
masyarakat Indonesia kita harus tau dan mengerti bagaimana rekam jejak
perekonomian di Indonesia.
SEJARAH EKONOMI INDONESIA
1. Sejarah Pra
Kolonialisme
Dinamika Perekonomian Indonesia sejalan dengan
perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan
kerajaan yang ada di nusantara. Berikut ialah beberapa kerajaan dengan sector
perekonomian yang diterapkan :
>Kerajaan Kutai terletak pada jalur
perdagangan.
>Kerajaan Tarumanegara terletak pada
sector pertanian dan peternakan.
>Kerajaan Sriwijaya terletak pada
sector perdagangan.
>Kerajaan Mataram masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian.
>Kerajaan Singasari berbasis pada
pertanian, pelayaran, dan perdagangan.
>Kerajaan Majapahit hidup dari
pertanian dan perdagangan.
Maka, Pada saat sebelum penjajahan Perekonomian
di Indonesia terpusat pada sector Pertanian dan Perdagangan.
2. Sejarah Monopoli
VOC
Penjajahan Belanda
belangsung kurang lebih selama 350 tahun, 3,5 abad. Dibentukya Vereenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC) adalah satu kebijakan dalam bidang
ekonomi yang dilakukan Belanda. VOC menguasai perdagangan, sehingga kewenangan
dimiliknya, seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membuat
angkatan bersenjata sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja. Pada
tahun 1795 VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengekspolarasi kekayaan
Hindia Belanda (Indonesia)
Bubarnya VOC muncul
kebijakan baru yang disebut dengan cultuur stelstel (sistem tanam paksa).
Kebijakan ini diberlakukan mulai pada tahun 1836 yang diinisiasi oleh Van Den
Bosch.
3. Sistem
Tanam Paksa
Sistem Tanam Paksa
adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van Den
Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan
sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi,
tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada
pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen
diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah
harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah
yang menjadi semacam pajak.
4.
Sistem Ekonomi Kapitalis
Liberal
Dalam perekonomian
liberal kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan
kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba
sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan
bebas. Sehingga banyak terjadinya monopoli masyarakat.
5.
Era Kependudukan Jepang
Penjahan Jepang di
Indonesia diawali pasa bulan juni 1942. Bulan Maret 1945 Jepang membentuk Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pertemuan pertamanya
pada bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme
perorangan. Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan radjiman Widioningrat
diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.
Kebijakan ekonomi pada jaman penjajahan
Jepang, terdiri atas :
1.Perluasan Areal Persawahan
2.Pengawasan Pertanian Dan Perkebunan.
6.
Cita – Cita Ekonomi Merdeka
Cita-cita perekonomian
kita tidak menghendaki ketimpangan. Para pendiri bangsa kita tidak menginginkan
penumpukan kemakmuran di tangan segelintir orang tetapi pemelaratan mayoritas
rakyat. Tegasnya, cita-cita perekonomian kita menghendaki kemakmuran seluruh
rakyat.
Supaya cita-cita
perekonomian itu tetap menjiwai proses penyelenggaran negara, maka para pendiri
bangsa sepakat memahatkannya dalam buku Konstitusi Negara kita: Pasal 33 UUD
1945. Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi pelaksanaan
politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.
Dalam pasal 33 UUD
1945, ada empat kunci perekonomian untuk memastikan kemakmuran bersama itu bisa
tercapai. Pertama, adanya keharusan bagi peran negara yang bersifat aktif dan
efektif. Kedua, adanya keharusan penyusunan rencana ekonomi (ekonomi
terencana). Ketiga, adanya penegasan soal prinsip demokrasi ekonomi, yakni
pengakuan terhadap sistem ekonomi sebagai usaha bersama (kolektivisme).
Dan keempat, adanya penegasan bahwa muara dari semua aktivitas ekonomi,
termasuk pelibatan sektor swasta, haruslah pada “sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”.
7.
MASA ORDE LAMA
Sistem
perekonomian di Indonesia sangat menentang adanya sistem Free Fight Liberalism,
Etatisme (Ekonomi Komando) dan Monopoli, karena sistem ini memang tidak sesuai
dengan sitem ekonomi yang dianut Indonesia (bertentangan).
Free fight liberalism
ini dianggap tidak cocok dengan kebudayaan Indonesia dan berlawanan dengan
semangat gotong-royong yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal
33, dan dapat mengakibatkan semakin besarnya jurang pemisah antara
yang kaya dengan yang miskin.
Meskipun pada awal
perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila, ekonomi
Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’, namun bukan berarti sistem perekonomian
liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an
sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis
dalam perekonomian Indonesia.
8. MASA ORDE
BARU
Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orde
Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut,
ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang
merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan
miskin juga semakin melebar.
Selama masa
pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya
alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun
tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi
dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.
Warga keturunan Tionghoa
juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai
warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi,
yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka.
9. REFORMASI
Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari
jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden
B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan
dimulainya Orde Reformasi.
Kebijakan dalam bidang ekonomi :
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor
perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
Dibawah ini saya akan menganalisis
Sejarah Perekonomian Indonesia.
Sebagai masyarakat Indonesia kita harus
mengetahui sejarah perekonomian yang ada di Negara ini. Banyak sekali hambatan
dan juga dorongan yang telah dihadapi Negara ini hingga sampai saat ini, dari
mulai sejarah pra kolonialisme hingga pada era reformasi. Pada masa pra
kolonialisme dinamika perekonomian Indonesia masih sangat berkaitan pada sebuah
kerajaan dan juga pada letak daerah kerajaan tersebut. Dimana perekonomian
Indonesia pada umumnya masih diwujudkan pada sector perdagangan dan pertanian.
Lalu memasuki pada era monopoli VOC,
pada masa ini belanda sebagai dalangnya, Belanda menguasai perdagangan di
Indonesia dan menimbulkan beberapa dampak untuk Negara kita Indonesia
Berikut beberapa dampak yang
timbul
-Tumbuhnya kota-kota dagang seperti
Banten, Batavia, dan Padang.
-Eksploitasi kekayaan alam yang
berlebihan.
-Hancurnya pusat-pusat dan
jalur-jalur perdagangan kerajaan Islam di Nusantara.
-Tumbuhnya perkebunan-perkebunan di
Indonesia.
Berlanjut pada saat era tanam paksa, era tanam
paksa paling eksploitatif dalam praktik
ekonomi Hindia
Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem
monopoli VOC karena
ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah.
Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus
menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan
kepada pemerintah.
Kemudian
pada era kapitalis liberal , menimbulkan beberapa karakterstik :
. faktor-faktor produksi (tanah, modal, tenaga
kerja, kewirausahaan) dimiliki atau dikuasai oleh pihak swata.
· Pengambilan keputusan ekonomi bersifat Desentralisai, diserahkan kepada
pemilik faktor produksi dan akan dikoordinir oleh mekanisme pasar yan berlaku.
·
Rangsangan insentif atau umpan
balik diberikan dalam bentuk utama materi dalam sebagai sarana memotivasi para
pelaku ekonomi.
Selanjutnya masuk pada era orde baru, orde lama dan era reformasi.
Dimana Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk,
antara lain disebabkan oleh
Inflasi yang sangat tinggi yang dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.
Inflasi yang sangat tinggi yang dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.
Pada awal orde baru,
stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritasutama. Program
pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan
negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Pada masa reformasi
perekonomian Indonesia berangsur membaik, harga-harga barang pokok juga kembali
normal. Perkembangan di era Reformasi ini merupakan suatu bentuk
perbaikan di segala bidang sehingga belum menemukan suatu arah yang
jelas. Setidaknya reformasi telah membawa Indonesia untuk menjadi lebih baik
dalam merubah nasibnya.
Semoga bermanfaat :)
SUMBER/REFERENSI :
http://informasiterlengkap.blogspot.co.id/2012/02/sejarah-ekonomi-indonesia-sejak-orde.htmlhttp://utamiwijayanti12.blogspot.co.id/2015/06/sejarah-ekonomi-indonesia.html
